Sejahtrakan Kemitraan di Sungai Buaya Register 45 Mesuji.

By Administrator Published on 39:03, 26 Oct 2019.
Sejahtrakan Kemitraan di Sungai Buaya Register 45 Mesuji.

Mesuji – RN. Pencapaian Kepastian hukum seharusnya menjadi target utama Pemerintah Republik Indonesia, dibanayak belahan NKRI ini sudah sering terjadi peristiwa yang membuat bangsa indonesia harus berhadap-hadapan antar anak negri sehingga menumpahkan darah dan banyak mereka yang menjadi korban adalah mereka yang tidak mengerti apa permasaalahan yang memaksa mereka harus terperangkap dalam saling membantai itu ("kalau diam tetep akan di bantai juga").

Kita bisa mengingat kembali beberapa kejadian yang memilukan hati itu antaralain  peristiwa G30 SPKI, Permesta, ambon dan poso, pembunuhan Kiyai di belahan timur jawa, Bentrokan berdarah di Banjarmasin, Pontianak, Sampit, benrtok aparat dengan demonstran, peristiwa wamena yang membuat eksodus warga pendatang serta rangkaian berdarah di atas tanah register 45 mesuji yang sering terulang dikarenakan Konflik horizontal di lahan Register (hutan negara) 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Lampung, terus terjadi sejak 2012 hingga 2019. Konflik lahan kerap menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk pembakaran rumah dan gubuk.

29 Februari 2012:
- Pemkab Mesuji tertibkan ribuan perambah Register 45
- Negosiasi dilakukan agar tidak bentrok.
- Sejumlah warga wilayah Karya Tani menolak dan berjaga dengan senjata tajam dan bambu runcing.
 
9 Maret 2012:
- Ketua Lembaga Adat Megou Pak Tulangbawang Wan Mauli (60 tahun), tersangka penjual lahan Register 45 minta dibebaskan.
- Terjadi aksi massa.
 
21 Januari 2013:
- Bentrok fisik di Desa Moro Moro Register 45.
- Pemicunya, warga Desa Sri Tanjung, Mat Tutul ditemukan tewas di Jalintim KM 167.
- Warga membakar gubuk-gubuk liar.
 
12 Juni 2013:
- Terjadi pembakaran rumah, motor, dan mobil, juga pembacokan penghuni hutan Register 45 Nyoman Mediarta.
- Nyoman dikeroyok 10 orang dengan senjata tajam.
 
3 April 2014:
- Bentrok fisik di kawasan Register 45 antara warga Pematang Panggang OKI Sumsel dengan warga Desa Marga Jaya Tengah Register 45.
- Yusmadi (35) terkena luka bacok akhirnya meninggal.
- Bentrok dipicu rebutan lahan warga di Register 45.
 
27 Maret 2016:
- Bentrok fisik antarkedua kelompok warga Register 45 Madsah dan Balian.
- Beberapa warga luka terkena sabetan senjata tajam.
 
30 Juni 2016:
- Konflik horizontal dua kelompok warga dan perambah Register 45.
- Tidak ada korban jiwa dan luka.
 
29 September 2018:

- Terjadi pembacokan warga Andi Yendra alias Syifa hingga meninggal.
- Rumah terduga pelaku dibakar warga.
 
17 Juli 2019:
- Bentrok fisik antarkedua kelompok warga Desa Mekar Jaya Abadi dan warga Pematang Panggang (Mesuji Raya).
- Bentrok dipicu perebutan lahan di Register 45.
- Tiga orang meninggal, dan 10 luka-luka.

Sebenarnya banyak kesempatan Pemerintah untuk mebuat rasa aman di negara Republik Indonesia tercinta ini semenjak tahun 1945 Indonesia Merdeka sampai sekarang kita masih selalu di hantui momok konflik berdarah antar anak bangsa, apakah pemerintah "belum bisa mendeteksi" embrio atau benih kecil di masyarakat yang akan memicu kerusakaan besar di tana Merah Putih ini?.

Solusi kecil yang bisa diadopsi oleh departemen lain untuk memberikan kesejahtraan pada Masyarakat Indonesia seperti Permasalahan Kehutanan kita sudah lihat pemerintah melalui Menhut dan LH membuat peraturan untuk pemanfaatan hutan itu sendiri bagi kemaslahatan masyarakat sekitar Hutan.

Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup membuat Perment Hut No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.I/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial yang telah dirasakan  oleh masyarakat sekitar hutan di Indonesia.

Semangat perhutanan sosial memunculkan keadilan sosial. Masyarakat hidup di perhutanan sembari melestarikan sumber daya hutan,  jika sebuah konsep Perhutanan Sosial yang mampu mensejahterakan masyarakat sekitar hutan kenapa tidak bisa di lakukan pada Departemen yang lain di Pemerintahan sekarang dengan menyesuaikan pada sektor masing-masing.

Kalau konsep itu bilasa di lintas sektorkan dengan lembaga pendanaan tentunya Masyarakat akan mendapat kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap, namun tidak boleh di SHM-kan. Juga masyarakat akan memperoleh akses sumber pendanaan KUR perbankan masyarakat juga akan mendapatkan kepastian pasar atau serapan hasil produksi. Dan mereka juga akan mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan.

Para masyarakat akan berpeluang mendapatkan subsidi saprotan. Sebaran pemanfaatan kawasan untuk PS maksimal 2 Ha dan tepat sasaran. Serta meningkatkan pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti kepada penggarap lahan yang mereka lakukan.

Kegiatan program Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup  ini dilakukan atas dasar beberapa landasan seperti UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta turunannya, UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah serta turunannya, PP No. 72 Tahun 2010, Tentang Perum Perhutani, PerPres N0. 16 Tahun 2015 Tentang Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Permen LHK NO : 83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, Permen LHK NO : 39/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, PerdirJen Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan No : P.7/PSKL//SET/KUM.1/9/2017 Tentang Tata Cara Permohonan , Penunjukan & Veriifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), juga ada aturan lainnya yaitu Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan No : P.8/PSKL//SET/KUM.1/9/2017 Tentang Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan & Rencana Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), PerdirJen Perhutanan Sosial & Kemitraan Lingkungan No : P.11/PSKL//SET/KUM.1/9/2017, Pedomanan Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring & Evaluasi serta Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Di Wilayah Kerja Perum Perhutani

Seperti yang dilakukan di lahan Register (hutan negara) 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Lampung melalui program kemitraan atara Pemerintah, masyarakat dan PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG yang merupakan pemegang IUPHHK-HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997, seluas ±43.100Ha, yang berlokasi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Juga dalam Pengelolaan Kayu PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG juga mempertanggungjawabkan peraturan yang dikeluarka oleh salah salah satu dirjen di Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

disampaikan oleh Dwi Sunanto sebagai staf lapangan PT Silva “ kita melihat program kemitraan di areal konsesi kami ini sudah berjalan dengan bertahap karena disini terlibat banyak lapisan masyarakat seperti Masyarakat Penyanggah yang asli ada di wilayah kami kemudian kelompok Kemitraan dengan jumlah 7 kelompok yang bekerja dengan kesungguhan” kata Dwi pada Rankannauli.com.

Di wilayah  konsesi PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG  bermitra denga sebuah Gapoktan Lestari yang diketuai Kristyadi dengan merangkul 7 kelompok tani untuk melakukan kegiataan penanaman Ubi Kyau, Tebu, Kayu Akasia di lahan 43.000 hektar. Dwi juga menyampaikan “masyarakat yang bermitra dibidang Ubi Kayu dengan modal kurang lebih Rp 7 Jt akan menghasilkan uang Rp 25 Jt dalam satu Hektarnya dengan pembagian yang disepakati” kata dwi pada Rankannauli.com. (Tim – RN)

 

Share

0 Comments

Join the Conversation