Komisi III DPR RI akan kawal Kebijakan Perkebunan di warga Desa Patai.

By Administrator Published on 27:09, 20 Mar 2018.
Komisi III DPR RI akan kawal Kebijakan Perkebunan di warga Desa Patai.

Jakarta – RN. Rentetan musibah yang dirasakan Kalimantan Tengah mulai tahun 2000  pada saat pemerintah khususnya kementrian kehutanan baru mengeluarkan kebijakan dari Kepala Badan Planologi Kehutanan melalui surat No. 778/VIIISKP/2000 tanggal 12 September 2000 menyampaikan bahwa berkenaan dengan pencadangan areal untuk pengembangan usaha budi daya perkebunan pada kpp dan kppl yang pada dasarnya merupakan areal penggunaan lain (APL) berdasarkan peta padu serasi RTRWP dengan TGHK Kalimantan Tengah (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 008/965/IV/BAPP tanggal 14 Mei 1999, maka tidak lagi memerlukan proses pelepasan kawasan hutan. Surat tersebut kemudian dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun tata ruang yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang rencana tataruang wilayah provinsi (rtrwp) kalimantan Tengah.

Kebijakan ini juga di dorong oleh efouria otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Bupati dan pejabat lokal untuk menerbitakan ijin kepada investasi khususnya perkebunan dan pertambangan yang menambah kisruhnya penggunaan ruang Pembangunan di kalimantan tengah. Akibatnya banyak sekali ijin perkebunan dan pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat lokal berdasarkan Perda RTRWP No 8 Tahun 2003 yang kemudian tidak diikuti dengan proses pelepasan kawasan hutan sesuai dengan.

PP No 60/2012 tentang Keterlanjuran membuka hutan di kalteng merupakan perubahan atas PP No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. PP yang ditandatangani Presiden pada 6 Juli 2012 itu mengatur, pada area kebun di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izinnya wajib mengajukan permohonan pelepasan kepada Menteri Kehutanan. Batasnya enam bulan sejak PP diterbitkan.

Pemegang izin di kawasan hutan yang mendasarkan peraturan daerah tentang tata ruang wajib mengurus izin pelepasan. Konsekuensinya, jika merupakan kawasan hutan produksi, harus disiapkan lahan pengganti. Namun pada kenyataan nya tidak Banyak Perusahaan Besar baik sawit maupun Pertambangan yang mengajukan Permohonan Izin Pelepasan Kawasan, dan anehnya pemerintah tetap bersikap lembek kepada perusahaan yang tidak taat Hukum tersebut?

Seperti di Desa Patai Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah Berawal dari tahun 2013 Tim Desa Patai memulai perjuangan mendapatkan hak desa melalui jalur hukum positif sampai dengan sekarang yang telah mengorbankan pikiran waktu dan materi yang susah dihitung dan tanpa bantuan dari siapa pun namun tetap ada yang mencoba menghalangi. Di sampaikan oleh Suparman Tokoh Muda desa Patai “Tapi tetap ada anjing yang menggonggong yaitu beberapa kelompok yang tidak berbuat apa2 tapi sakit hati atau kecewa padahal rintangan silih berganti kami hadapi terkadang nyawa pun jadi taruhanya namun kami tidak pernah takut untuk menghadapinya kalo yang namanya rapat tulai (capek) sudah dari tingkat desa sampai ketingkat pusat apalagi kalo surat yang diberikan kepada  instansi pemerintah legislatip bertumpuk sudah. Belum juga dapat terealisasikan sesuai keinginan warga  tapi yang pasti Tim Desa Patai tidak akan pernah mundur walaupun jeruji besi tempatnya nanti atau  nyawa jadi taruhanya untuk membungkam suara kami tidak ada takut demi kecintaan kepada desa kami” ujar suparman

Sesuai ketentuan yang dibuat oleh Regulator seharusnya 20% kewajiban plasma PBS (Perusahan Besar Sawit) harus diserahkan kepada masyarakat di sekitar kebun Besdar Sawit Sesuai pada ketentuan UU RI Nomor  39 tahun 2014 tentang perkebunan pada pasal 58, tetapi realisasinya tidak ada apalagi dalam aturan permentan, permenhut, perda belum ada yang berimplementasi pada rakyat.

Diruang sidang Komisi III DPR RI selasa 20 Maret 2018  jam 13.00 wib untuk yang kesekian kalinya diadakan rapat antara warga desa Patai dengan anggota Komisi III DPR RI.

Menurut Suparman materinya cukup Memuaskan “Pada intinya untuk penegakkan hukum akan dikawal dan diawasi oleh komisi III dan merekomendasikan kepada institusi penegak hukum agar keadilan itu juga bisa didapatkan oleh masyarakat sesuai aturan undang2. itu tindak lanjut dari hasil kesimpulan dalam rapat di komisi IV DPR RI yang intinya juga penegakkan hukum dan penghentian aktipitas dan pemberian sanksi kepad PT task 3 , selanjutnya pada rapat tanggal 20 Maret 2018 juga intinya komisi III merekomendasi kepada institusi penegakan hukum untuk melaksanakanya.” Kata Suparman Pada Rankannauli.com.

Untuk Pihak perusahaan tidak  diundang pada rapat itu oleh komisi III, namun anggota Komisi III hanya merekomendasikan penegakkan hukum kepada polri, kejaksaan, penegakkan hukum oleh kementrian terkait dan institusi penegak hukum lainya. Menurut Suparman “Setelah rapat itu akan dilanjutkan pada bulan april 2018  di komisi IV DPR RI, kita akan memberikan efek jera kepada pihak PBS yang seenaknya mengangkangi Hak rakyat kecil.” Sampai suparman.

Dalam Kesempatan lain Suparman Menyampaikan “Tanpa ada masayarakat tidak mungkin ada pemerintahan desa, pemerintah wilayah kecamatan, pemerintah daerah kab. Provinsi dan Pusat begitu juga yang lainnya.  Masayarakat itu bisa memberikan orang jabatan yang empuk coba kalo tidak ada masayarakat apa mungkin bias ada Pemerintah.” Kata suparman.

Dalam Harapannya kepada masyarakat suparman berharap “Keadilan dan kebenaran walaupun berada di langit yang ke 7 jangan pernah lelah untuk mengejarnya dinegara hukum ada jalurnya seperti komisi III DPR RI di dalam mengawal aspirasi masayarakat yang datang darr desa terpencil tidak ada yang tidak bisa selama kita mau menjalaninya degan sabar ikhlas karena masih ada orang baik dan peduli akan nasib masyrkat kecil” pesan Suparman. (Tim – RN)

Share

0 Comments

Join the Conversation