Degradasi Hutan Kalteng semakin Membahayakan.

By Administrator Published on 28:11, 08 May 2016.
Degradasi Hutan Kalteng semakin Membahayakan.

Palang karaya-RN. Setelah musibah yang dirasakan Kalimantan Tengah mulai tahun 2000  pada saat pemerintah khususnya kementrian kehutanan baru mengeluarkan kebijakan penunjukan kawasan hutan di Kalimantan Tengah melalui sk menhut nomor sk.529./menhut II/2012 yang dikeluarkan padatanggal  bulan 25  september 2012. Awal proses kekisruhan dimulai dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Tengah yang meminta pertimbangan kepada Kepala Badan Planologi (Baplan) Departemen Kehutanan dan Perkebunan perihal perlunya izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah; Surat tesebut kemudian di balas oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan melalui surat No. 778/VIIISKP/2000 tanggal 12 September 2000 menyampaikan bahwa berkenaan dengan pencadangan areal untuk pengembangan usaha budi daya perkes bunan pada kpp dan kppl yang pada dasarnya merupakan areal penggunaan lain (APL) berdasarkan peta padu serasi RTRWP dengan TGHK Kalimantan Tengah (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 008/965/IV/BAPP tanggal 14 Mei 1999, maka tidak lagi memerlukan proses pelepasan kawasan hutan. Surat tersebut kemudian dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun tata ruang yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang rencana tataruang wilayah provinsi (rtrwp) kalimantan Tengah. Kebijakan ini juga di dorong oleh efouria otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Bupati dan pejabat lokal untuk menerbitakan ijin kepada investasi khususnya perkebunan dan pertambangan yang menambah kisruhnya penggunaan ruang dikalimantan tengah. Akibatnya banyak sekali ijin perkebunan dan pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat lokal berdasarkan Perda RTRWP No 8 Tahun 2003 yang kemudian tidak diikuti dengan prosespelepasan kawasan hutan sesuai dengan  ”PP (peraturan pemerintah) itu lebih baik daripada PP No 10 yang bisa membawa anggota kami ke penjara,” kata Joko Supriyono, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Senin beberapa waktu lalu, di Jakarta.

PP No 60/2012 tentang Keterlanjuran membuka hutan di kalteng merupakan perubahan atas PP No 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. PP yang ditandatangani Presiden pada 6 Juli 2012 itu mengatur, pada area kebun di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izinnya wajib mengajukan permohonan pelepasan kepada Menteri Kehutanan. Batasnya enam bulan sejak PP diterbitkan.

Pemegang izin di kawasan hutan yang mendasarkan peraturan daerah tentang tata ruang wajib mengurus izin pelepasan. Konsekuensinya, jika merupakan kawasan hutan produksi, harus disiapkan lahan pengganti.

Jika area kebun berada di kawasan hutan produksi tetap atau hutan produksi terbatas, pemegang izin wajib mengajukan permohonan tukar-menukar kawasan hutan kepada Menhut. Jangka waktu pengajuan juga enam bulan. ”Mengurus izin pelepasan ini tak mudah dan tak murah. Pengusaha terbebani untuk urus pelepasan. Padahal, kebun beroperasi sejak lama, tiba-tiba disuruh mengurus izin (lagi),” ujarnya.

Direktur Konservasi WWF Indonesia Nazir Foead meminta pemerintah menjelaskan sisi konsistensi hukum, keadilan, tata kelola, dan potensi deforestasi melalui PP No 60 dan PP No 61/2012.

Menurut Nazir, Pertama PP itu bertentangan dengan Undang- Undang No 41/1999 tentang Kehutanan. ”Ketelanjuran” penggunaan kawasan hutan tanpa izin Kemenhut tidak dipidanakan.

Kedua, sisi keadilan pemilik kebun di bawah 25 hektar. Kebun-kebun kecil itu tak terwadahi PP karena hanya berbekal daftar perkebunan di daerah.

Ketiga, sisi tata kelola perizinan yang belum transparan. Tanpa mekanisme jelas dan terpantau publik, akan terbuka potensi korupsi. Keempat, PP ini menjadi pijakan pemilik izin kebun dari pemerintah daerah untuk mengonversi hutan.

Kemudian Menurut Joko, masalah izin kebun di kawasan hutan ini ada di Kalimantan Tengah. Ia memperkirakan, terdapat 400 perusahaan dengan luas total 1 juta hektar yang ”bermasalah”.

Tahun 2000 muncul surat dari Badan Planologi (Baplan, sekarang Ditjen) Kemenhut No 170. Isinya,  pencadangan kawasan yang tidak memerlukan izin pelepasan kawasan hutan. Tiga tahun kemudian muncul Perda Provinsi Kalteng No 8/2003 tentang Tata Ruang yang mengacu pada surat Baplan itu.

Namun, 11 September 2006, Menhut mengeluarkan Surat Keputusan No 575 yang mencabut surat Baplan. ”Surat ini berlaku surut. Padahal, antara tahun 2000 dan 2006 banyak izin sudah terbit serta lengkap hak guna usaha,” katanya.

Kemudian  lagi-lagi Pemerintah pusat resmi mengalihfungsikan hutan di Pulau Kalimantan seluas 2,2 juta hektare. Mayoritas untuk perusahaan perkebunan, sisanya untuk permukiman dan bentuk landreform lainnya.

Data terbaru, untuk Kalteng pelepasannya mencapai 1.247.243 hektar, terbesar dibanding empat kalimantan lainnya. Disusul Kalimantan Timur 494.474 hektar, Kalimantan Barat 273.271,8 hektar dan Kalimantan Selatan 215.659,1 hektar.

“Kalau secara keseluruhan pelepasan hutan di Pulau Kalimantan itu luasnya mencapai 2,2 juta hektar. Terbesar memang di Kalteng,” kata Direktur Kontrak Rakyat Borneo (KRB) Muhammad Lutharif saat memberi materi workshop jurnalisme data terbuka kepada wartawan terkait isu lingkungan dan keanekaragaman hayati, digagas WWF bersama Wartawan di Pontianak yang berakhir, Senin (2/5/2016).

Seluas 1,2 juta hutan di Kalteng itu telah dikuasai sekitar 112 perusahaan besar swasta bidang perkebunan kelapa sawit, maupun campuran. Penguasaan itu resmi karena telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari pemerintah pusat.

Ia menceritakan penguasaan hutan secara resmi di Kalteng pertama kali didapat PT Perkebunan XXVI bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit seluas 25.102 hektar melalui SK nomor 383/KPTS-II/87 yang diterbitkan pada 2 Desember 1987, sedangkan terbaru penguasaan hutan di dapat PT Surya Sawi Sejati dengan luas 5.122,73 hektar melalui SK no 3/1/PKH/PMDN/2015.

Sementara untuk penguasaan kawasan hutan di Kaltim sekitar 56 izin yang didominasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan 40 izin lainnya campuran komoditas kakao, coklat kelapa dan sawit.

Sedangkan di Kalbar ada 24 izin terdiri 23 perusahaan kelapa sawit dan satu campuran. Sementara di Kalsel 22 izin pelepasan diantaranya 15 perusahaan kelapa sawit, satu kebun kelapa, satu tebu dan dua campuran dari karet, kelapa sawit dan coklat. Kalau dianalogikan, luas pelepasan hutan di Pulau Kalimantan tersebut setara luasnya Kota Palangka Raya yang tak lain merupakan kota terluas kedua di Indonesia.

“Itu baru untuk perusahaan di bidang perkebunan, belum termasuk pertambangan maupun kehutanan dan lainnya,” sebut dia.

Rata-rata pelepasan kawasan hutan dari perusahaan perkebunan di Pulau Kalimantan berlangsung sejak 1987 hingga 2005. Yang pertama melakukan pelepasan kawasan hutan yakni PT Perkebunan XVII di Tabalong, Kalsel dan PT Perkebunan XVII di Kota Baru

“Hal ini dikarenakan PT Perkebunan XVII dan XVIII merupakan milik negara, sehingga wajib memberikan contoh kepada perusahaan perkebunan milik swasta, ini juga sesuai dengan penjelasan di website dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,” tandasnya. (Tim – RN)

Share

0 Comments

Join the Conversation