Ansen Tue Optimis 2017 Kotara menjadi Kab. Persiapan.

By Administrator Published on 47:08, 27 Apr 2016.
Ansen Tue Optimis 2017 Kotara menjadi Kab. Persiapan.

Ketua BP3K Kotara Ansen Tue sangat optimistis pemekaran Kotawaringin Utara akan  berjalan mulus hingga ke pemerintah pusat”Melihat hasil kajian akademis dan fakta di lapangan, BP3K Kotara semakin semangat dan optimistis rencana di 2017 sudah jadi daerah persiapan. Tergantung komitmen untuk menyelesaikan rencana bersama saja lagi” Kata asen Pada RN .  . Berbagai persyaratan  yang dipersyaratkan sudah terpenuhi. Terbukti Tim Panitia Khusus persiapan pemekaran Kabupaten Kotawaringin Utara (Kotara), bentukan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur  Kalimantan Tengah  sudah bekerja dan terus dituntut kerja keras karena hanya diberi waktu kerja 60 hari. “Tim Pansus bentukan DPRD Kotim diharapkan mampu memberikan ide dan sumbangsih pemikiran terkait persiapan pemekaran Kotara karena waktu mereka sangat singkatKetiga tim itu juga dituntut mampu mendapatkan kesepakatan bersama Bupati Kotim untuk memekarkan Kotim  dan membentuk enam kecamatan menjadi kabupaten baru, yakni Kotara. Kesepatakan dengan Bupati Kotim merupakan wajib dan menjadi modal dasar untuk proses selanjutnya dalam pemekaran Kotara  ,” kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli di Sampit, beberapa waktu lalu.

Tim Pansus bentukan DPRD Kotim juga diminta untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal agar keinginan masyarakat tersebut terwujud sesuai harapan. Jhon mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya, tim Pansus akan bekerja sama dengan tim dari pemerintah Kotim, dan Badan Persiapan Pembentukan Pemekaran Kotara (BP3K). “Tugas ketiga tim itu diantaranya adalah membentuk peta wilayah yang dimekarkan, batas wilayah dan berkoordinasi dengan masyarakat untuk menyepakati wilayah Kotara, Wilayah Utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang rencananya akan dimekarkan menjadi Kabupaten Kotawaringin Utara (Kotara) dipastikan akan berkembang pesat. Pasalnya, selain memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, 57 persen wilayah Kotim nantinya akan masuk dalam wilayah Kotara. Dari kajian akademis yang telah dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Palangka Raya (Unpar), jika nantinya dimekarkan 57 persen wilayah Kotim akan masuk dalam wilayah Kotara. ” kata Jhon Krisli beberapa waktu lalu di palangkaraya. Tim pansus persiapan pemekaran Kotara bentukan DPRD Kotim sebelumnya berjumlah 11 orang. Namun untuk menyesuaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka jumlah tersebut dikurangi dua orang dan menjadi Sembilan orang.

DPRD Kotim telah mengesahkan tim Pansus tersebut dengan Ketua tim Jabiden Nadeak dari fraksi PAN dan Nasdem dengan simbilan anggota yang juga anggota DPRD Kotim. Anggota DPRD Kotim yang masuk dalam tim Pansus adalah Away Matali dan Alex Sius Liter dari Fraksi PDIP,  Sinar Kemala dan Abdul Kadir dari Fraksi Golkar, Dani Rahman dan Handoyo J Wibowo dari fraksi Demokrat, Abdul Said dari fraksi Gerindra, dan Ririn Rosyana dari fraksi kebangkitan Hati Nurani. Tim Panitia Khusus persiapan pemekaran Kabupaten Kotawaringin Utara (Kotara), bentukan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dituntut kerja keras karena hanya diberi waktu kerja 60 hari. “Tim Pansus bentukan DPRD Kotim diharapkan mampu memberikan ide dan sumbangsih pemikiran terkait persiapan pemekaran Kotara karena waktu mereka sangat singkat Tugas ketiga tim itu diantaranya adalah membentuk peta wilayah yang dimekarkan, batas wilayah dan berkoordinasi dengan masyarakat untuk menyepakati wilayah Kotara ,” kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli beberapa waktu yang lalu.

Berkas disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli Kamis 17 maret 2016 lalu  bersama Komisi I DPRD Kotim dan Badan Pekerja Persiapan Pemekaran Kabupaten (BP3K) Kotara, diterima Komisi A DPRD Kalteng dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, di Palangka Raya. Menurut Jhon, DPRD Kotim sangat mendukung pemekaran kabupaten tersebut. Sebab, ini merupakan aspirasi yang sudah lama menjadi keinginan masyarakat di wilayah utara. Selain itu, pemekaran juga akan memperpendeng rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. “Makanya hari ini kami menghadap ke DPRD Kalteng untuk merealisasikannya. Persyaratan administrasi yang dibutuhkan di kabupaten induk sudah lengkap dan Komisi A DPRD Kalteng dan Biro Pemerintahan juga sangat mendukung. Mereka berjanji segera melakukan rapat kerja, setelah itu akan disusun jadwal persetujuan bersama DPRD Kalteng dengan Gubernur Kalteng tentang pemekaran Kabupaten Kotara. Semoga saja prosesnya cepat dan tidak ada kendala ,” kata Jhon Krisli saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

 

Sementara itu, enam kecamatan yang nantinya memisahkan diri dari kabupaten induk Kotim dan selanjutnya masuk Kotara, yakni Kecamatan Parenggean, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Antang Kalang, Bukit Santuai dan, Tualan Hulu. Dalam naskah kesepakatan bersama tokoh dari enam kecamatan wilayah utara, disebutkan nama daerah yakni Kabupaten Kotara, dengan nama ibukota yakni Betang Raya.

Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara (BP3K-Kotara), saat menyerahkan berkas usulan daerah persiapan kabupaten Kotawaringin Utara (Kotara) ke DPRD Kalteng, di gedung dewan. Dalam rapat itu, selain anggota Komisi A HM Fahruddin, H Zain Alkim dan HM Anderiansyah, hadir juga sejumlah anggota DPRD Kalteng, dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng II, yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan, seperti, Artaban, H Syamsul Hadi, Marni.

Rapat itu sendiri langsung dipimpin HM Fahruddin sebagai Wakil Ketua Komisi A sekaligus perwakilan masyarakat dari Dapil Kalteng II, sementara dari BP3K-Kotara dipimpin Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Dalam rapat tersebut, semua pihak yang hadir sepakat untuk bersama-sama mendukung rencana pemekaran Kotara dari Kabupaten Kotim. Pasalnya, sejumlah persyaratan yang diatur oleh pemerintah semuanya terpenuhi. Disamping itu, potensi sumber daya alam (SDA) serta luas wilayah dan jumlah penduduk semuanya sudah memadai.

Dalam rapat tersebut anggota DPRD Kalteng, selaku perwakilan masyarakat dari Dapil II, mengusulkan agar Komisi A DPRD Kalteng dapat langsung menjadi koordinator dalam membahas serta mengawal usulan untuk membahas sekaligus memberikan rekomendasi DPRD serta persetujuan gubernur dan DPRD Kalteng atas usulan otonomi baru tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Kalteng M Fahrudin menilai pemekaran dan pembentukan wilayah utara Kabupaten Kotim menjadi daerah persiapan Kabupaten Kotara bisa terkendala aturan. “Ada beberapa kendala yang dapat menghambat proses pembentukan Kotara,” kata dia. Kendala itu, yakni dari enam kecamatan yang rencananya masuk dalam wilayah Kabupaten Kotara, dua kecamatan belum memenuhi persyaratan. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, wilayah kecamatan yang bergabung dengan daerah persiapan kabupaten baru harus berusia minimal lima tahun. “Ada beberapa kendala yang dapat menghambat proses pembentukan Kotara seperti Kecamatan Telaga Antang dan Tualan Hulu karena baru dibentuk dan dimekarkan belum berusia lima tahun,  Harapan kami sambil berproses di pusat nanti, kedua kecamatan itu sudah memenuhi persyaratan minimal usia lima tahun. Sehingga tidak ada permasalahan di Kementerian Dalam Negeri ” jelas mantan sekretaris daerah Kotim itu.

Persoalan lain, terkait letak ibu kota kabupaten, Betang Raya. Hingga saat ini belum ditetapkan. Fahrudin berharap, saat dilakukan kajian akademis nantinya mencantumkan letak ibukota dan bisa disepakati tokoh masyarakat di sana. “Kami ingin dalam penetapan letak ibu kota kabupaten nantinya tidak menjadi masalah karena adanya keberatan dari masyarakat,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Tim Akademisi  yang diminta untuk melakukan stady kelayakan pembentukan Kotawaringin Utara (Kotara)  menyatakan bahwa enam kecamatan di wilayah Kotim sangat layak dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Sepanjang 2015 lalu, mereka melakukan kajian akademis. Hasilnya diungkapkan dalam seminar akhir kemarin (21/12) lalu di Sampit.

”Dari sisi akademis sudah sangat layak. Faktor-faktor dan indikator juga mendukung secara  aturan. Syarat secara limit sudah tidak ada masalah. Secara sosial, ekonomi politik, dan budaya, kami anggap tidak ada masalah,” ujar Tim Akademis Sarino Garang kepadaWartawa RN.

Hasil kajian akademis disampaikan kepada tokoh masyarakat dari wilayah utara Kotim. Hal ini akan menjadi modal untuk melanjutkan pembahasan di tingkat DPRD Kalteng dan Gubernur Kalteng.

”Seminar terakhir menyinkronkan kekurangan data untuk melengkapi dokumen. Hingga saat ini kami sudah mendapatkan kesepakatan secara umum, namun ada beberapa catatan yang mesti dilengkapi mengajukan proses pemekaran,” kata Sarino.

Akurasi data Tim Akademis diklaim mencapai 80 persen. Mereka hanya memperbaiki sebagian data yang sifatnya masih dinamis. Akhir Desember ini semuanya dijanjikan mencapai seratus persen. ”Akhir bulan ini kami yakin sudah clear untuk data itu,” kata mantan kepala bank swasta di Kalteng itu.

Proses selanjutnya adalah penyampaian kepada Pemprov Kalteng dan DPRD Kalteng untuk mendapatkan persetujuan bersama. Namun lantaran kursi gubernur Kalteng masih dijabat penjabat sementara alias Pj Gubernur, Sarino menyebut itu bukan kewenangannya untuk menanggapi. ”Proses itu sudah diserahkan ke BP3K Kotara, kami hanya kajian akademis yang bisa jadi modal diajukan ke provinsi,” kata Sarino.

Wakil Sekretaris BP3K Kotara, Arifandi, menyebut Pj Gubernur memiliki kewenang luas. Maka dia optimistis hal ini tak akan jadi masalah. ”Kami yakin proses di provinsi akan berjalan dengan baik,” katanya.

Ketua Badan Pemekaran KOTARA Ansen Tue mengatakan Dilihat dari kesimpulan data akademis, secara undang-undang pemekaran Kotara ini sudah terpenuhi, baik itu UU Nomor 23/2015, ataupun PP Nomor 78/2007. Melihat sisi kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan faktor kemampuan  keuangan daerah, telah terpenuhi dengan total nilai 446. Ini termasuk kategori sangat mampu dan direkomendasikan. Sementara Kotim sebagai kabupaten induk dengan total nilai 477 dianggap mampu membantu calon kabupaten dalam masa persiapan.  ”Jadi tidak ada alasan untuk tidak setuju dengan pemekaran ini, karena faktor pendukung itu banyak. Kami BP3K juga bekerja tidak asal-asal datang minta dimekarkan, tetapi sudah ada data dan fakta yang disampaikan melalui Tim Akademis yang independent,” tegas Ansen Tue.

Diketahui, ada lima rekomendasi dari Tim Akademis, yakni kabupaten induk sepakat dengan kajian akademik ini maka perlu menyegerakan persetujuan dari DPRD Kalteng dan Gubernur Kalteng yang mencakup daerah persiapan Kotara. Kemudian kabupaten induk  menyegerakan rencana penyelesaian pembangunan tahun anggaran 2016 serta menambah porsi dana APBD Kotim, termasuk pembangunan yang bersumber dari APBN untuk enam kecamatan di wilayah utara. 

Tim Akademisi juga mendorong sektor swasta dan dunia usaha untuk bersinergi  melakukan pembangunan fisik sarana ekonomi dan perdagangan supaya kawasan perdagangan lebih tertata.

Sedangkan letak lokasi ibu kota pendekatan analisis pusat pertumbuhan dan analisis skalogram dan analisis gravitasi, terakhir tim juga menyebutkan kawasan utara Kotim ini berada di posisi strategis karena bagian muara dari wilayah tersebut merupakan jalan nasional poros selatan  yang menghubungkan Palangka Raya-Sampit-Pangkalan Bun. Maka pemekaran wilayah ini menjadi kabupaten akan segera mendorong daerah sekitar menjadi kawasan cepat tumbuh (Tim-RN)

Share

0 Comments

Join the Conversation